Berita Terkini

Kamis, 03 Agustus 2023 00:00
742

Pembukaan Rakernis Sosdiklih Zona III, Ketua KPU RI Jabarkan Aspek-aspek Penting Sosialisasi Pemilu

Mengawali bulan ini, KPU RI mengadakan Rapat Kerja Teknis Sosialisasi Pendidikan Pemilih Zona atau Gelombang III di Jakarta. Kegiatan tepatnya berlangsung dari tanggal 2-4 Agustus 2023 berdasarkan undangan yang ada, bertempat di Hotel Grand Mercure, Jalan Hayam Wuruk, Jakarta Pusat.  KPU Kabupaten Bombana mengikutsertakan sesuai undangan, yaitu: Rudinan, Anggota KPU Kabupaten Bombana Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Sumber Daya Manusia, dan Partisipasi Masyarakat. Selain itu, satu lagi yang diikutkan adalah Rizky Kurnia Rahman, Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat.  Pembukaan Acara dan Sambutan Ketua KPU RI MC mengawali acara pada pukul 20.30 WIB. Sebelum inti kegiatan berlangsung, dipimpin doa oleh Rusdi Susandi. Kemudian, laporan panitia yang disampaikan oleh Cahyo Ariawan, Kepala Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat KPU RI.  "Dasar kegiatan ini adalah penekanan kualitas dan kuantitas partisipasi masyarakat menyongsong Pemilu serentak 2024. Oleh karena itu, butuh konsolidasi internal antara KPU dan KPU provinsi maupun KPU kabupaten/kota," ujarnya.  Cahyo menyebutkan jumlah peserta kegiatan tersebut sebanyak 376 orang dari satker KPU provinsi, 183 satker KPU kabupaten/kota. Sementara itu, menurutnya lagi, 170 KPU kabupaten/kota belum hadir ketika beliau tampil di panggung.  Hasyim Asy'ari, Ketua KPU RI, seperti biasa, sebelum menyampaikan sambutan, beliau membuka acara terlebih dahulu. Beliau pernah beralasan, jika menyampaikan sambutan tanpa membuka acara, maka sambutannya berada di luar acara.  Dalam awal sambutannya kali ini, Hasyim membahas tentang kerja KPU. "Pada saat kegiatan ini berlangsung, divisi teknis sedang dalam rangka persiapan pencermatan DCS bakal calon anggota DPRD. KPU itu bekerja secara simultan dan tidak bisa terpisah-pisah. Hendaknya setelah mengikuti kegiatan ini, berbagi ilmu kepada yang lain." Tentang sosialisasi Pemilu kepada masyarakat sesuai tujuan dari kegiatan ini, dijelaskan oleh Hasyim. "Pertama, apa pesannya? Siapa yang menyampaikan? Siapa sih kelompok audiens atau masyarakat pemilih? Metode, strategi, apakah untuk di perkotaan atau di pedesaan?" Lanjut Hasyim lagi, "Yang terpenting adalah timeline. Pengumuman DCS pada tanggal 18 Agustus nanti, apa yang mau kita sampaikan? Jika ada tanggapan masyarakat, salurannya lewat mana?" Meskipun sudah berlalu, Hasyim tetap mengajak peserta untuk mencermati kembali Pemilu tahun 2019. "Tolong dicek ulang Pemilu 2019, 81,8 % rata-rata kehadiran pemilih. Pada saat covid yang lalu atau istilahnya lockdown, masyarakat tidak bisa bebas keluar, partisipasinya mencapai 76 koma sekian persen. Ketika itu, juga ada pemilu di Amerika Serikat dan Korea Selatan, tetapi Indonesia termasuk tinggi. Hal ini didorong oleh masyarakat Indonesia yang rasa ingin tahunya tinggi. Apalagi pilkada waktu covid, itu seperti apa sih?" Ketua lembaga penyelenggara Pemilu yang telah menempuh pendidikan hingga strata tiga ini mempunyai analogi, "Misalnya, di jalan tol ada kecelakaan di jalan dari timur ke barat. Maka yang macet tidak hanya di jalan itu, tetapi juga dari arah barat ke timur. Sebab, mereka jalan pelan-pelan, ingin tahu yang terjadi. Makanya, aplikasi yang paling banyak dipakai masyarakat adalah Whatsapp. Seperti itu Whatsapp, yang artinya bisa what is app? Jadi, sama saja dengan bahasa Jawa 'ono opo'?" Hasyim juga tidak lupa mengingatkan peserta yang hadir untuk identifikasi suara sah dan tidak sah. "Contohnya di Jawa Timur, ada 38 kabupaten/kota, dicek suara sah dan tidak sah, di tingkat pemilihan DPRD." Acara dibuka secara resmi oleh Hasyim dengan pemukulan gong. Disambut dengan tepuk tangan meriah dari para peserta, baik itu dari KPU provinsi maupun KPU kabupaten/kota.  Arahan Komisioner KPU RI Lainnya dan Sekjen KPU RI Setelah Hasyim Asy'ari beranjak dari tempat kegiatan karena ada urusan-urusan lain, selanjutnya acara dipegang oleh August Mellaz, Anggota KPU RI, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat. Setelah beliau menyampaikan beberapa hal, selanjutnya kesempatan diserahkan kepada Mochammad Afifuddin, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan.  "Wimar Witoelar pernah diet dan turun dua kilo, tetapi ketika bertemu dengan temannya, malah dikira tambah gemuk. Seperti itulah pentingnya kesan. Jangan sampai orang bertanya tentang KPU, kok tidak pernah sosialisasi? Nah, itulah tugas Bapak dan Ibu semua!" Ujar komisioner KPU RI yang selalu mengenakan songkok nasional ini.  Yulianto Sudrajat, Anggota KPU RI Ketua Divisi Perencanaan, Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik, juga menyampaikan arahannya. "Sosialisasi Pemilu ini harus hadir di ruang-ruang publik. Misalnya, menempatkan maskot Pemilu di kegiatan-kegiatan pemerintah daerah. Saya yakin, itu gratis itu!" Katanya.  Bernad Dermawan Sutrisno, Sekretaris Jenderal KPU RI, menyampaikan tentang rencana penataan organisasi, utamanya menyangkut jabatan yang mengelola partisipasi masyarakat. Beliau juga menyampaikan akan mengadakan pertemuan membahas tentang anggaran dan kegiatan sosialisasi kepemiluan yang akan dilaksanakan oleh KPU provinsi maupun KPU kabupaten/kota.  Acara pembukaan ditutup sekitar pukul 22.00 WIB. Para peserta dibagi menjadi kelas-kelas yang akan dilangsungkan pada Kamis (4/8/2023). Selanjutnya, para peserta bisa kembali ke hotel atau penginapan masing-masing untuk beristirahat maupun melakukan aktivitas lainnya. [RKR]      

Selengkapnya
Sabtu, 29 Juli 2023 00:00
691

Ketuk Kepedulian Sosial, KPU Bombana Berikan Santunan Kepada Anak Yatim

Sesuai arahan dari Sekretaris Jenderal KPU RI, sebagai sarana untuk meningkatkan silaturahmi dan solidaritas antarsesama, maka KPU Kabupaten Bombana mengadakan pemberian santunan anak yatim yang diselenggarakan di depan kantor lembaga penyelenggara Pemilu tersebut. Kegiatan sosial ini dilaksanakan pada hari Jum'at, 28 Juli 2023 pada pukul 15.30 WITA, bertepatan pula dengan tanggal 10 Muharram 1445 Hijriyah.  Jumlah paket yang dibagikan sebanyak 25 buah. Santunan tersebut diberikan kepada sebagian penghuni dari pondok pesantren Hidayatullah dan juga dari tempat lain. Hadir memberikan santunan adalah Ketua KPU Kabupaten Bombana, Hasdin Nompo. Didampingi oleh dua komisioner lainnya, yaitu: Desi Arisandi dan Dasril. Sedangkan para kasubbag yang ikut ambil bagian adalah Edyhasri (Kasubbag Hukum dan SDM) dan Syahruddin (Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik), tentu saja ditambah dengan pihak staf Sekretariat KPU Kabupaten Bombana. Berikut adalah beberapa dokumentasinya: 

Selengkapnya
Sabtu, 29 Juli 2023 00:00
680

Tingkatkan Kapasitas Pengelolaan Bakohumas, KPU Bombana Hadiri Bimtek di Kendari

Untuk pertama kalinya, bagi para anggota KPU kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara, khususnya Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM (Sosdiklih & SDM), yang baru saja menjabat untuk periode 2023-2028, mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas). Kegiatan ini mengambil tempat pertama kalinya juga di Hotel Fortune, Kendari.  Acara yang berlangsung pada tanggal 28-29 Juli 2023 sesuai undangan, mengundang masing-masing tiga orang dari KPU kabupaten/kota. Selain anggota KPU divisi Sosdiklih & SDM tersebut, mendatangkan pula Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat (Tekmas) serta admin/operator yang mengelola media satuan kerja (satker). KPU Kabupaten Bombana sendiri mengutus Rudinan yang menjadi Anggota KPU, Rizky Kurnia Rahman yang merupakan Kasubbag Tekmas, dan Muh. Israwan Kapita, staf dari Rizky.  Pembukaan Acara Dalam kesempatan sambutan sekaligus pembukaan, Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, Asril, menyampaikan tentang materi pada saat orientasi tugas para komisioner baru KPU kabupaten/kota. Materi tersebut adalah tentang penguatan kelembagaan.  "Saat di daerah, konsentrasi untuk masing-masing divisi. Di KPU, divisi sudah terbagi habis. Ada yang membantu atau supporting, yaitu: staf. Kerja dengan baik akan muncul dengan komunikasi yang juga baik," ujar Asril.  Mengenai jumlah anggota KPU kabupaten/kota, menurut Asril yang lama atau dari periode sebelumnya tinggal sepuluh orang. Beliau berharap, "Diharapkan yang terdepan adalah parmas. Tujuannya adalah meningkatkan partisipasi dalam setiap penyelenggaraan Pemilu." Tanggung jawab besar yang diemban oleh Divisi Sosdiklih & SDM juga diungkapkan oleh mantan komisioner KPU Kota Kendari ini. "Tanggung jawab besar, yaitu: mensukseskan Pemilu. Target nasional adalah 77,5 %. Target ini bagian dari penyadaran masyarakat kita." Sebenarnya, sosialisasi dan pendidikan kepemiluan ini juga melekat pada partai politik. Dikatakan selanjutnya oleh Asril, "Undang-undang partai politik, kewajibannya adalah memberikan pendidikan politik untuk konstituennya. Sekarang, dibebankan kepada KPU semua." Bagaimana dengan informasi publik yang dikeluarkan oleh KPU? Menurut Asril, "Hal yang harus terkejar adalah informasi-informasi kepada masyarakat. Penyebaran informasi tersebut melalui konten-konten media sosial kita, supaya masyarakat tahu yang kita lakukan selama ini." Saran Asril kepada seluruh peserta yang hadir, "Jabatan yang terpanjang dan terbanyak adalah di sosdiklih. Jika tidak membagi, maka akan kesulitan. Penguatan juga harus diberikan kepada penyelenggara tingkat bawah, yaitu: badan adhock." Lanjutnya, "Menyangkut juga laporan, di tingkat kabupaten/kota dilakukan setiap triwulan. Partisipasi pemilih yang lalu di Sultra 81 koma sekian persen, harapannya bisa dipertahankan atau ditingkatkan." Penjelasan selanjutnya dari para komisioner KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang hadir lengkap. Kegiatan ini juga menghadirkan narasumber dari luar KPU. Yang pertama adalah Rosniawanti, Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kendari, sekaligus berprofesi sebagai wartawan. Narasumber kedua adalah Muammar Reza Pahlawan, Direktur dan dosen Politeknik Indotec, Kendari. 

Selengkapnya
Kamis, 20 Juli 2023 00:00
727

Pembukaan Bimtek Tata Cara Vermin Bacalon DPRD dan Penggunaan SILON oleh Ketua KPU RI: Tegaskan Tiga Spirit Bimbingan Teknis

Dalam momen tanggal merah karena hari libur nasional tanggal 1 Muharram 1445 Hijriyah, KPU RI tetap melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi Administrasi Persyaratan Bakal Calon Anggota DPD, DPRD Provinsi,dan DPRD Kabupaten/Kota serta Penggunaan SILON dalam Pemilu 2024 Bagi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, Selasa (19/07/2023) di Jakarta. Kegiatan lebih tepatnya berlangsung di Hotel Grand Sahid Jaya, Jalan Jenderal Soedirman, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat.  Menurut data yang ada dari panitia, bimtek ini diikuti oleh 210 KPU kabupaten/kota dari 19 provinsi. Total peserta mencapai 750 orang, 630 peserta dari KPU kabupaten/kota dan 120 dari KPU provinsi. KPU Kabupaten Bombana sendiri mengikutsertakan tiga orang, yaitu: Desy Arisandi, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Anggota KPU Kabupaten Bombana. Yang kedua adalah Rizky Kurnia Rahman, Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat. Dan, yang terakhir adalah Laode Farid Ma'ruf, operator SILON KPU Kabupaten Bombana.  Pembukaan dan Sambutan oleh Ketua KPU RI Pembukaan dimulai sekitar pukul 20.30 WIB oleh Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari. Beliau mengatakan bahwa bimtek adalah sebagai silaturahim kepemiluan. Mengenai mekanisme bimtek, ujar Hasyim, "Bimtek yang sudah-sudah, agar sifat hierarkis itu terwujud, KPU terlebih dahulu memberikan bimtek kepada KPU provinsi dan KPU provinsi memberikan materi kepada KPU kabupaten/kota." Hasyim mewanti-wanti peserta agar memberikan perlakuan yang sama kepada partai politik. "Parpol ini juga punya tingkatan sampai kabupaten/kota, jangan sampai perlakuan partai di kabupaten satu dengan yang lain berbeda."  Ada tiga spirit yang ingin dicapai dalam bimtek ini menurut Hasyim. "Pertama adalah aspek kognitif, kita tahu dan paham. Kedua adalah afektif, yaitu: sikap kerja. Dan yang ketiga adalah psikomotorik, kemampuan untuk tidak sekadar tahu dan paham, tetapi juga punya keterampilan dalam melakukan kegiatan verifikasi." Ketua KPU RI yang juga menjadi Anggota KPU RI pada periode sebelumnya ini menyinggung juga tentang kehadiran peserta. "Bimtek ini dibiayai oleh biaya negara, semuanya harus bisa dipertanggungjawabkan sehingga kehadiran sangat penting karena mengumpulkan seluruhnya dengan susah payah." Ada banyak sekali varian masalah dalam tahap verifikasi administrasi ini. Menghadapi hal tersebut, Hasyim memberikan kiat, "Aturan-aturan dalam juknis dipahami, jika masih ragu-ragu, jangan ragu untuk bertanya dan dikonsultasikan. Penyeragaman cara pandang menjadi pegangan kita semua." Kehadiran peserta ditegaskan lagi oleh Hasyim ketika akan memeriksa dan memanggil satu per satu dari KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota. "Mengapa penting untuk kita periksa dan pastikan? Seperti naik pesawat atau kapal, dipastikan sudah naik semua. Ini penting karena tahapan jalan terus." Pembukaan kegiatan ditandai dengan pemukulan gong. Ditambah dengan animasi dan sound tanda dibukanya kegiatan bimtek ini. Selanjutnya acara dipimpin oleh Idham Holik, Anggota KPU RI Divisi Teknis Penyelenggaraan dan mempersilakan para komisioner KPU RI lainnya untuk memberikan pengarahan.  Arahan Para Anggota KPU RI Giliran pertama dari Yulianto Sudrajat, Anggota KPU RI dan Ketua Divisi Perencanaan, Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik. "Prinsip verifikasi ini harus standar dan sama di seluruh Indonesia. Banyak pertanyaan, misalnya calon itu pindah dapil, kalau berubah nomor urut, jangan sampai jawabannya berbeda-beda." Yulianto melanjutkan, "Bimtek ini dilakukan karena banyak muka baru setelah pelantikan kemarin. Tahapan ini terus berjalan meskipun berganti-ganti anggota KPU-nya." Untuk memberikan bekal dalam verifikasi administrasi, Yulianto mengatakan, "Nanti akan dibuatkan buku petunjuk atau guide agar bisa menjawab pertanyaan dari parpol itu tidak bingung. Apalagi yang di provinsi karena nanti akan ditanya kabupaten/kota." Tidak hanya Divisi Teknis Penyelenggaraan yang diundang dalam bimtek ini, tetapi juga Divisi Hukum dan Pengawasan pada KPU provinsi. Mengenai alasannya, Yulianto menjelaskan, "Divisi hukum juga diundang agar bisa memastikan divisi teknis berjalan sesuai dengan regulasi hukum yang ada. Divisi hukum jangan hanya menunggu sengketa saja, tetapi juga memastikan tetap sesuai aturan." Setelah Yulianto, giliran selanjutnya adalah August Mellaz, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat. Kata beliau, "Pemilu ini dihadapkan dengan tahapan yang ketat. Pemilu selamanya akan dihadapkan dengan mobilisasi sumber daya, tidak hanya manusia, tetapi juga logistik yang ditentukan kapan sampainya. Yang namanya pemilu itu terbagi ke dalam kompartemen-kompartmen atau divisi-divisi." Harapan August, "Teman-teman diharapkan memperhatikan materi-materi yang disampaikan. Proses bimtek ini menjadi bagian sharing informasi, dinamika permasalahannya pasti berbeda-beda." Satu-satunya perempuan dalam jajaran komisioner KPU RI juga diberikan kesempatan memberikan arahan oleh Idham Holik. Komisioner perempuan ini adalah Betty Epsilon Idroos, Ketua Divisi Data dan Informasi. Ujar Betty, "Forum ini sangat penting, hendaknya diikuti poin per poinnya, jangan ada perbedaan perlakuan. Misalnya, perbedaan nama antara di KTP dan di ijazah, itu harus ada jawaban yang sama dari KPU RI." Betty sempat bercanda dan mengaitkan dengan namanya sendiri ketika menyinggung SILON (Sistem Informasi Pencalonan). "Semua memang harus pakai SILON. Jika nantinya pakai Excel, bisa apa tidak? Pakai SILON, jangan Epsilon. Ada SIPOL, nanti jadi Epsipol, ada SIDALIH, jadinya Epsidalih." Beliau juga memberikan penegasan kepada seluruh peserta bimtek, "Tidak boleh membocorkan data-data pribadi yang ada di SILON. Data-data yang berbeda hendaknya dikonsultasikan sebelum disimpulkan ini TMS atau MS. Jika sudah mengetahui informasi dalam bimtek ini, hendaknya getok tular kepada semua komisioner. Semua komunikasi kepada LO, harus didokumentasikan agar ketika nanti timbul masalah, sudah ada bukti kita sudah menyampaikan." Selain dari komisioner KPU RI, juga ada penyampaian arahan dari Eberta Kawima, Deputi Teknis KPU RI. Menurutnya, "Di kantor KPU RI itu ada countdown, pemilu tinggal 208 hari atau 7 bulan kurang. Waktunya memang tidak panjang-panjang." Beliau memberikan kiat empat hal yang harus dilakukan dalam proses verifikasi administrasi karena diibaratkan proses ini menentukan hidup dan matinya seseorang. "Pertama, cepat. Kedua, tepat, ketiga cermat, dan keempat akurat." Pada rangkaian acara berikutnya adalah sesi khusus teknis yang dipimpin langsung oleh Idham Holik. Para komisioner KPU RI lainnya sudah bergeser dari tempat tersebut. Pengarahan, motivasi, dan penyampaian petunjuk dari Idham berakhir sampai waktu menunjukkan 23.25 WIB. Selanjutnya, para peserta bubar dan kembali ke hotel atau penginapan masing-masing. 

Selengkapnya
Kamis, 06 Juli 2023 00:00
761

Kegiatan Rakor Vermin Perbaikan Dokumen Persyaratan Bacalon DPRD Kabupaten Bombana Pemilu 2024

Menjelang berakhirnya pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon pada tanggal 9 Juli 2023 yang telah dimulai sejak 26 Juni 2023, KPU Kabupaten Bombana menggelar rapat koordinasi (rakor). Dalam kegiatan kali ini mengambil tajuk Rapat Koordinasi Vermin Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bombana untuk Pemilu Serentak Tahun 2024. Diselenggarakan hari ini, Kamis (6/7/2023) di lantai 2 kantor KPU Kabupaten Bombana.  Surat undangan sehari sebelumnya, telah disampaikan kepada Kapolres Bombana, Dandim 1413 Buton, Direktur BLUD RSUD Kabupaten Bombana, Bawaslu, Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo, Kesbangpol, Dinas Dukcapil, Dinas PMD, dan yang paling menjadi fokus pada acara ini adalah dari partai politik, mengundang LO dan operator SILON mereka.  Acara Pembukaan Sekitar pukul 10.00 WITA, acara dibuka oleh MC, Nurhaeni. Setelah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, disambung dengan mendengarkan jingle Pemilu 2024 oleh Cokelat Band, tiba saat pembacaan doa yang seperti biasanya oleh Rizky Kurnia Rahman, Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat yang merupakan atasan langsung dari Nurhaeni. Pada acara pembukaan ini, Ketua KPU Kabupaten Bombana periode 2023-2028, Hasdin Nompo, memberikan sambutannya. "Kegiatan ini dalam rangka mengkoordinasikan hal-hal yang perlu diperbaiki dalam dokumen tersebut." Kata Hasdin. Selanjutnya, beliau memperkenalkan para komisioner yang baru, empat orang baru menjabat, sedangkan yang satu lagi adalah Ketua KPU Kabupaten Bombana periode sebelumnya, Aminuddin. Dimulai dari Aminuddin di sebelah kiri Hasdin, selanjutnya Desi Arisandi, Rudinan, dan Dasril. Untuk divisi yang diampu, Hasdin mengatakan, "Saya ini di Divisi Keuangan, Umum, dan Logistik. Jadi, saya yang mengurus rumah tangga, termasuk mengurusi kue-kue ini," tambahnya sambil memegangi tutup kue (bosara) dan disambut dengan tawa dari hadirin.  Selain itu, Hasdin juga membuat suasana rakor makin mencair ketika memanggil staf Bawaslu Kabupaten Bombana, Nahli, untuk duduk di tempat yang telah disediakan bagi lembaga pengawas Pemilu tersebut. "Jangan karena sudah saya tinggal empat hari, baru mau di belakang malu-malu. Hampir mi saya duduk di kursi Ketua Bawaslu di situ karena biasanya juga di situ." Canda Hasdin yang sebelumnya memang menjabat sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Bombana ini.  Masih dalam kesempatan acara pembukaan ini juga, Wakapolres Bombana, Kompol Reda Irfanda, SIK, SH, turut memberikan pernyataan. "Di tahun politik 2023 ini, kami siap memberikan dukungan pengamanan." Memasuki Acara Inti Yang namanya rakor, selalu ada pemaparan materi terlebih dahulu, baru dilanjutkan dengan sesi diskusi atau tanya jawab. Setelah istirahat selama sekitar lima menit, kegiatan inti dimulai. Untuk kegiatan ini, Hasdin langsung yang menjadi moderator. Mempersilakan Desi Arisandi, Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, untuk menyampaikan materi seputar pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Bombana yang akan bertarung nanti di Pemilu 2024.  Selanjutnya, Aminuddin yang memegang Divisi Hukum dan Pengawasan, memberikan penjelasan kepada para peserta. "Harapan kami karena ini pertarungan politik, harapan kami secara internal tidak ada gugatan-gugatan. Harapannya supaya kita bisa sukses itu bisa selesai di tingkat partai." Kiat dari Aminuddin kepada partai politik, "Lebih baik konsultasi dan koordinasi dari sekarang, supaya harapannya tidak ada sengketa proses di Bawaslu." Aminuddin mewanti-wanti para peserta Pemilu 2024 di wilayah Bombana tersebut, "Hasil verifikasi akhir ini tidak ada ampun lagi, karena akan disusun dalam DCS. Konsekuensinya, kalau tidak memenuhi syarat, bacaleg di dapil itu bisa saja tidak kami tetapkan. 424 bacaleg itu bisa berkurang, tidak bisa bertambah. Seharusnya caleg bisa mengurus lebih awal. Setelah DCS, masih bisa diganti? Bisa." Senada dengan Aminuddin, Hasdin pun menyatakan pendapat, "Lebih awal diurus karena waktunya panjang. Kami tidak direpotkan, kalau hanya satu atau dua caleg saja, tidak ada masalah. Tapi, harapan kami untuk demokrasi bukan itu, agar masyarakat bisa diberikan banyak pilihan." Menyangkut LO, Hasdin berujar, "LO mestinya lebih proaktif. KPU sudah mengarahkan tempatnya di sana dan di sana untuk mengurus dokumen." Sesi Diskusi Atau Tanya Jawab (1)  Dalam sesi untuk para peserta ini, pertanyaan pertama datang dari Irfan, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). "Terkait hasil verifikasi, ada satu dokumen yang dianggap tidak benar. Ada beberapa caleg yang ketika lulus bukan namanya ijazah, melainkan STTB atau Surat Tanda Tamat Belajar. Pertanyaan kedua, tentang pencantuman gelar, terkait mengupload ijazah. Kalau S2, apakah diupload semuanya sampai ijazah S2?" Masih dari PKB, penanya kedua bernama Jamal. "Di dapil 4, kuota kita 30% perempuan, 4 kursi, cuma PDIP yang 2 laki-laki, 2 perempuan. Rata-rata 3 laki-laki, 1 perempuan. Mencari caleg sangat kurang, tidak hanya di Bombana, tetapi juga di mana-mana. Ini terkait fenomena apa ini? Sedikit orang berminat menjadi caleg. Selama saya berpartai, baru kali ini saya alami. Tahapan ini inginnya diperpanjang, tetapi 'kan tidak mungkin. Kalau bisa satu hari, SKCK bisa terbit. Kenapa ini lama? Karena caleg malas mengurus." Pertanyaan ketiga dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). "Terkait anggota kami yang tidak benar mengupload data penduduk, sebenarnya kriteria KTP-el ini apa? Kami cek semuanya jelas. Hanura harap-harap cemas, karena masih ada pergantian. Dijanjikan dokumen SKCK kalau sudah masuk hari ini, akan dibawa ke Kendari. Untuk pengadilan, rentangnya bukan di sini, melainkan di Pasarwajo." Tiga pertanyaan sudah disampaikan, selanjutnya adalah jawaban dari komisioner KPU Kabupaten Bombana. Hasdin memberikan tanggapan, "Sebelum terbit aturan, sudah disosialisasikan. Kalau sudah terbit, maka semuanya harus mengikuti." Sedangkan menurut Aminuddin, "Memang istilah di pendidikan itu berubah-ubah. Saya mau melihat dulu model STTB itu seperti apa? Kalau memang sudah benar STTB dan sudah itu dokumen resminya, maka itu yang diakui dan akan di-MS-kan." Masih kata Aminuddin, "Terkait dengan gelar, kalau inginnya dicantumkan di surat suara, maka perlu diupload ijazahnya. Jika cuma satu kolom, scan PDF bisa digabung, yang penting tidak lebih dari 1 MB. Sampai sejauh ini, tidak ada perubahan PKPU. Bisa 3-1. Mau empat-empatnya perempuan, kami bersyukur. Dua laki-laki, dua perempuan juga kami bersyukur." Setelah Desi yang mengatakan bahwa kendala teknis bisa dikonsultasikan dengan operator, Hasdin kembali berkata, "Kami harapkan keaktifan koordinasi teman-teman partai dengan KPU. Hasil surat suara itu dari SILON. Terkait SKCK, Insya Allah kami akan koordinasi dengan pihak kepolisian untuk mempercepat prosesnya. Kalau ada tanggapan masyarakat tidak serta merta kami terima, tetapi akan kami telaah. Misalnya ada yang memberikan tanggapan pernah dipenjara dan sama-sama satu sel misalnya." Tentang potensi munculnya sengketa, Hasdin mengatakan, "Semoga tidak ada lagi sengketa, karena kami menghadapi tahapan-tahapan yang terus berjalan. Selama peraturan yang lama masih berlaku, maka itu yang diikuti. Jika toh nantinya 3-1, maka itu yang diikuti. Karena sebenarnya yang mengeluarkan peraturan itu dari partai politik juga." Sesi Diskusi Atau Tanya Jawab (2)  Anis dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) memulai pertanyaan di sesi kedua diskusi. "Antisipasi dari teman-teman parpol terkait perubahan PKPU. Namun, kami melihat, caleg perempuan biasanya dikalahkan oleh petarung-petarung laki-laki. Ada caleg dengan vonis 1 tahun 2 bulan, yang mana kami isi di surat pernyataan?" Giliran kedua, dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). "Ada satu bacaleg, ijazah SMA dan S2 berubah nama dan itu sudah ada penetapan pengadilan. Problemnya adalah dia masih di Tanah Suci. Surat penetapan ini yang diupload masih fotokopi dan aslinya tersimpan di lemari dan tidak tahu kuncinya." Arman, dari Partai Keadilan Sejahtera atau PKS memberikan komentar, "Kemarin kita sudah dapat, ada satu atau dua orang mengundurkan diri karena merasa tidak mampu mengurusnya. Di Silon mau mengganti. Apakah nanti di DCS, bisa diganti lagi dengan orang yang pertama tadi? Rata-rata ijazah yang diupload adalah ijazah asli, kenapa harus fotokopinya dan legalisir? Bukankah lebih dipercaya yang asli?" Penanya keempat, dari PDIP kembali. "Di DPC, untuk melakukan penggantian caleg harus diajukan ke DPP. Rentang waktu ini sudah injury time. Apakah yang tidak siap ini harus dilengkapi dokumen sebelumnya atau apa?" Jawaban dan tanggapan untuk pertanyaan-pertanyaan di atas, pertama oleh Hasdin, "Untuk mengambil suket yang bacalegnya di Tanah Suci, bisa datang ke rumah istrinya." Farid, sebagai operator SILON KPU Kabupaten Bombana turut memberikan jawaban, "Terkait penulisan nama, ada operator parpol yang salah menulis. Misalnya: Farid, SKM, ditulis menjadi Farids KM." Acara berakhir sekitar pukul 12.30 WITA. Para panitia dan peserta diberikan hidangan makan siang. Untuk selanjutnya, setelah dari kegiatan ini, tetap dibuka layanan konsultasi dan koordinasi helpdesk KPU Kabupaten Bombana kepada partai politik peserta Pemilu tahun 2024. [RKR]

Selengkapnya
Selasa, 04 Juli 2023 00:00
817

Apel Penerimaan Komisioner KPU Kabupaten Bombana Periode 2023-2028 dan Rapat Bersama Sekretariat

Sehari sebelumnya, diadakan apel pagi rutin pada pukul 08.00 WITA, diterima oleh Sekretaris KPU Kabupaten Bombana. Sedangkan, pada hari ini, Selasa (4/7/2023), juga diadakan apel, tetapi apel ini lebih khusus karena menyambut datangnya Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Bombana untuk periode 2023-2028.  Apel diadakan di depan kantor KPU Kabupaten Bombana sekitar pukul 09.30 WITA. Dimulai dari pengalungan bunga oleh Sekretaris KPU Kabupaten Bombana, Andi Agusaling, kepada Ketua KPU Kabupaten Bombana, Hasdin Nompo. Dilanjutkan dengan pengalungan bunga pada komisioner yang lain oleh para kasubbag.  Hasdin menyampaikan ucapan terima kasih atas fasilitasi dalam penyambutan tersebut. Tidak terlalu lama beliau memberikan amanat karena akan diteruskan dalam rapat bersama pihak Sekretariat KPU Kabupaten Bombana di lantai dua kantor.  "Kalau sudah jam 10 ke atas ini, matahari pagi bukan lagi vitamin D, tapi vitamin M," candanya menjelang berakhirnya amanat. Usai apel, para komisioner dan jajaran sekretariat berfoto bersama.  Rapat Komisioner dan Sekretariat Para komisioner didampingi Andi Agusaling membuka rapat sekitar pukul 10.00 WITA. Andi Agusaling menyampaikan kepada Hasdin tentang tenaga yang dipunyai oleh KPU Kabupaten Bombana. "Di sini, Pak Ketua, ada 16 PNS dan 12 PPNPN. Jadi semuanya ada 28 orang. Sementara fasilitasi PC, laptop, kendaraan sudah dilengkapi semua," kata Andi Agusaling.  Perkenalan selanjutnya oleh para komisioner. Dimulai dari Desi Arisandi, yang mengampu Divisi Teknis Penyelenggaraan. Selanjutnya ada Rudinan, sebagai Koordinator Divisi (Kordiv) Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, SDM, dan Parmas. Aminuddin yang di periode lalu sebagai Ketua KPU Kabupaten Bombana sekarang menjadi Kordiv Hukum dan Pengawasan. Komisioner yang terakhir memperkenalkan diri adalah Dasril yang memegang Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi.  Dalam kesempatannya, Hasdin menyampaikan tentang betapa dinamikanya proses untuk menjadi pimpinan KPU Kabupaten Bombana. Selain itu, beliau juga memberikan arahan kepada pihak sekretariat, "Untuk dapat memberikan informasi, harus satu jalur. Kerja kita ini diawasi oleh lembaga pengawasan yang bernama Bawaslu. Dasar kita bekerja ada tiga, yaitu: Undang-undang, PKPU, dan surat edaran." Hasdin juga tidak lupa mengatakan, "Saya tidak mau ada blok-blok di sini. Kami ini semua anggota KPU Bombana, divisi itu hanyalah tugas tambahan. Jadi, saya mengharapkan perlakuan yang sama terhadap semua komisioner dan kami anggap teman-teman sama juga." Selesai giliran komisioner perkenalan, selanjutnya pihak sekretariat. Dimulai dari Bachtiar Laji, Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi. Disambung oleh Rizky Kurnia Rahman, Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat. Dua kasubbag lain menyampaikan perkenalannya hingga hampir semua giliran staf, baik itu PNS maupun PPNPN. Mereka menyebutkan nama, subbagian tempat bernaung, dan tidak lupa, alamat tempat tinggal.  Rapat tersebut selesai pada pukul 11.00 WITA. Kemudian, Hasdin menyampaikan akan ada rapat internal terlebih dahulu komisioner dengan Sekretaris KPU Kabupaten Bombana. Staf pun bubar untuk selanjutnya menuju ruangan masing-masing atau ruangan lainnya. 

Selengkapnya