Dalam momen tanggal merah karena hari libur nasional tanggal 1 Muharram 1445 Hijriyah, KPU RI tetap melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi Administrasi Persyaratan Bakal Calon Anggota DPD, DPRD Provinsi,dan DPRD Kabupaten/Kota serta Penggunaan SILON dalam Pemilu 2024 Bagi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, Selasa (19/07/2023) di Jakarta.

Kegiatan lebih tepatnya berlangsung di Hotel Grand Sahid Jaya, Jalan Jenderal Soedirman, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. 

Menurut data yang ada dari panitia, bimtek ini diikuti oleh 210 KPU kabupaten/kota dari 19 provinsi. Total peserta mencapai 750 orang, 630 peserta dari KPU kabupaten/kota dan 120 dari KPU provinsi.

KPU Kabupaten Bombana sendiri mengikutsertakan tiga orang, yaitu: Desy Arisandi, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Anggota KPU Kabupaten Bombana. Yang kedua adalah Rizky Kurnia Rahman, Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat. Dan, yang terakhir adalah Laode Farid Ma'ruf, operator SILON KPU Kabupaten Bombana. 

Pembukaan dan Sambutan oleh Ketua KPU RI

Pembukaan dimulai sekitar pukul 20.30 WIB oleh Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari. Beliau mengatakan bahwa bimtek adalah sebagai silaturahim kepemiluan. Mengenai mekanisme bimtek, ujar Hasyim, "Bimtek yang sudah-sudah, agar sifat hierarkis itu terwujud, KPU terlebih dahulu memberikan bimtek kepada KPU provinsi dan KPU provinsi memberikan materi kepada KPU kabupaten/kota."

Hasyim mewanti-wanti peserta agar memberikan perlakuan yang sama kepada partai politik. "Parpol ini juga punya tingkatan sampai kabupaten/kota, jangan sampai perlakuan partai di kabupaten satu dengan yang lain berbeda." 

Ada tiga spirit yang ingin dicapai dalam bimtek ini menurut Hasyim. "Pertama adalah aspek kognitif, kita tahu dan paham. Kedua adalah afektif, yaitu: sikap kerja. Dan yang ketiga adalah psikomotorik, kemampuan untuk tidak sekadar tahu dan paham, tetapi juga punya keterampilan dalam melakukan kegiatan verifikasi."

Ketua KPU RI yang juga menjadi Anggota KPU RI pada periode sebelumnya ini menyinggung juga tentang kehadiran peserta. "Bimtek ini dibiayai oleh biaya negara, semuanya harus bisa dipertanggungjawabkan sehingga kehadiran sangat penting karena mengumpulkan seluruhnya dengan susah payah."

Ada banyak sekali varian masalah dalam tahap verifikasi administrasi ini. Menghadapi hal tersebut, Hasyim memberikan kiat, "Aturan-aturan dalam juknis dipahami, jika masih ragu-ragu, jangan ragu untuk bertanya dan dikonsultasikan. Penyeragaman cara pandang menjadi pegangan kita semua."

Kehadiran peserta ditegaskan lagi oleh Hasyim ketika akan memeriksa dan memanggil satu per satu dari KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota. "Mengapa penting untuk kita periksa dan pastikan? Seperti naik pesawat atau kapal, dipastikan sudah naik semua. Ini penting karena tahapan jalan terus."

Pembukaan kegiatan ditandai dengan pemukulan gong. Ditambah dengan animasi dan sound tanda dibukanya kegiatan bimtek ini.

Selanjutnya acara dipimpin oleh Idham Holik, Anggota KPU RI Divisi Teknis Penyelenggaraan dan mempersilakan para komisioner KPU RI lainnya untuk memberikan pengarahan. 

Arahan Para Anggota KPU RI

Giliran pertama dari Yulianto Sudrajat, Anggota KPU RI dan Ketua Divisi Perencanaan, Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik. "Prinsip verifikasi ini harus standar dan sama di seluruh Indonesia. Banyak pertanyaan, misalnya calon itu pindah dapil, kalau berubah nomor urut, jangan sampai jawabannya berbeda-beda."

Yulianto melanjutkan, "Bimtek ini dilakukan karena banyak muka baru setelah pelantikan kemarin. Tahapan ini terus berjalan meskipun berganti-ganti anggota KPU-nya."

Untuk memberikan bekal dalam verifikasi administrasi, Yulianto mengatakan, "Nanti akan dibuatkan buku petunjuk atau guide agar bisa menjawab pertanyaan dari parpol itu tidak bingung. Apalagi yang di provinsi karena nanti akan ditanya kabupaten/kota."

Tidak hanya Divisi Teknis Penyelenggaraan yang diundang dalam bimtek ini, tetapi juga Divisi Hukum dan Pengawasan pada KPU provinsi. Mengenai alasannya, Yulianto menjelaskan, "Divisi hukum juga diundang agar bisa memastikan divisi teknis berjalan sesuai dengan regulasi hukum yang ada. Divisi hukum jangan hanya menunggu sengketa saja, tetapi juga memastikan tetap sesuai aturan."

Setelah Yulianto, giliran selanjutnya adalah August Mellaz, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat. Kata beliau, "Pemilu ini dihadapkan dengan tahapan yang ketat. Pemilu selamanya akan dihadapkan dengan mobilisasi sumber daya, tidak hanya manusia, tetapi juga logistik yang ditentukan kapan sampainya. Yang namanya pemilu itu terbagi ke dalam kompartemen-kompartmen atau divisi-divisi."

Harapan August, "Teman-teman diharapkan memperhatikan materi-materi yang disampaikan. Proses bimtek ini menjadi bagian sharing informasi, dinamika permasalahannya pasti berbeda-beda."

Satu-satunya perempuan dalam jajaran komisioner KPU RI juga diberikan kesempatan memberikan arahan oleh Idham Holik. Komisioner perempuan ini adalah Betty Epsilon Idroos, Ketua Divisi Data dan Informasi. Ujar Betty, "Forum ini sangat penting, hendaknya diikuti poin per poinnya, jangan ada perbedaan perlakuan. Misalnya, perbedaan nama antara di KTP dan di ijazah, itu harus ada jawaban yang sama dari KPU RI."

Betty sempat bercanda dan mengaitkan dengan namanya sendiri ketika menyinggung SILON (Sistem Informasi Pencalonan). "Semua memang harus pakai SILON. Jika nantinya pakai Excel, bisa apa tidak? Pakai SILON, jangan Epsilon. Ada SIPOL, nanti jadi Epsipol, ada SIDALIH, jadinya Epsidalih."

Beliau juga memberikan penegasan kepada seluruh peserta bimtek, "Tidak boleh membocorkan data-data pribadi yang ada di SILON. Data-data yang berbeda hendaknya dikonsultasikan sebelum disimpulkan ini TMS atau MS. Jika sudah mengetahui informasi dalam bimtek ini, hendaknya getok tular kepada semua komisioner. Semua komunikasi kepada LO, harus didokumentasikan agar ketika nanti timbul masalah, sudah ada bukti kita sudah menyampaikan."

Selain dari komisioner KPU RI, juga ada penyampaian arahan dari Eberta Kawima, Deputi Teknis KPU RI. Menurutnya, "Di kantor KPU RI itu ada countdown, pemilu tinggal 208 hari atau 7 bulan kurang. Waktunya memang tidak panjang-panjang."

Beliau memberikan kiat empat hal yang harus dilakukan dalam proses verifikasi administrasi karena diibaratkan proses ini menentukan hidup dan matinya seseorang. "Pertama, cepat. Kedua, tepat, ketiga cermat, dan keempat akurat."

Pada rangkaian acara berikutnya adalah sesi khusus teknis yang dipimpin langsung oleh Idham Holik. Para komisioner KPU RI lainnya sudah bergeser dari tempat tersebut. Pengarahan, motivasi, dan penyampaian petunjuk dari Idham berakhir sampai waktu menunjukkan 23.25 WIB. Selanjutnya, para peserta bubar dan kembali ke hotel atau penginapan masing-masing.