Dalam surat undangan Plh, Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara nomor: 171/PL.01.4-Und/74/2/2023 tanggal 14 Juni 2023, akan dilaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) Verifikasi Administrasi. Peserta yang diundang masing-masing dua orang dari KPU Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tenggara. 

Dari KPU Kabupaten Bombana, mengikutsertakan Kasjumriati Kadir yang merupakan Anggota KPU Kabupaten Bombana Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu. Selain itu, juga didampingi oleh Rizky Kurnia Rahman, S.I.P

Dimulai Siang Hari

Kegiatan tersebut dimulai tepat jam 13.00 WITA. Menghadirkan dua komisioner KPU Provinsi Sulawesi Tenggara. Yang pertama adalah Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan, Hazamuddin, sekaligus sebagai Pelaksana Harian (Plh) Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara. Sedangkan yang kedua adalah Koordinator Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi, Muhammad Mu'min Fahimuddin. Samsu Agusdar yang menjabat Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara bertindak sebagai moderator. 

Sebelum Hazamuddin menyampaikan sambutannya sekaligus membuka acara, dipersilakan terlebih dahulu kepada Muhammad Mu'min. Menurut Mu'min, "Butuh ketelitian terhadap dokumen yang ada, meskipun sifatnya administratif."

Salah satu kendala yang bisa terjadi dalam proses verifikasi administrasi (vermin) ini disampaikan pula oleh beliau. "Proses vermin ini bisa mengalami kesulitan karena proses transisi. Mungkin ada di antara kita yang akan memilih tempat pengabdian yang baru. Lain yang pleno di kabupaten, lain yang menghadiri pleno di provinsi."

Ujarnya lagi, "Kita bisa tidak tahu seseorang itu pernah terpidana. Kalau di pengadilan, mengecek track record seseorang itu belum ada."

Sementara itu, Hazamuddin mengatakan, "pendaftaran bakal calon pada tanggal 1-14 Mei itu sudah clear. Tidak perlu lagi ada perdebatan."

Ada dua hal yang disoroti oleh Hazamuddin, yaitu: kegandaan bakal calon dan verifikasi administrasi. Beliau juga memberikan pesan kepada seluruh peserta, "Mengenai status bacalon, hendaknya dikoordinasikan dengan partai politik."