Kota Manado, Sulawesi Utara, didaulat untuk menjadi tuan rumah acara rapat koordinasi (rakor) yang menghadirkan seluruh satker KPU se-Indonesia. Kali ini, yang dimaksud adalah Rapat Koordinasi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Tahun 2022. Dari KPU Kabupaten Bombana mengirim kordiv bidang tersebut, Abdi Mahatma, dan Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat, Rizky Kurnia Rahman. 

Kegiatan pembukaan berlangsung malam ini, Kamis (15/09/2022) pada pukul 20.30 WITA. Menempati lokasi di AKR Grand Kawanua Golf Residence. Peserta yang hadir mencapai 1.300 orang. 

Paling Bahagia

Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara, Ardiles Mewoh, menyampaikan dalam sambutannya, "Sulawesi Utara menurut data disebut sebagai daerah yang paling bahagia karena menyambut dengan senyum."

Menurut Ardiles pula, rakor tahun ini adalah yang terbesar. Sementara itu, pada giliran berikutnya adalah sambutan Ketua KPU RI, Hasyim Asyari. Hal yang berbeda kali ini adalah urutannya ketika Hasyim tampil di podium. Pada acara serupa sebelumnya, sambutan terlebih dahulu, setelah itu pembukaan. Namun, alasan beliau, "Berarti kalau saya sambutan dulu baru pembukaan, maka sambutan saya itu di luar acara. Oleh karena itu, acara ini saya buka dulu!"

Hasyim sebelum tampil sudah disambut dengan tepuk tangan oleh para peserta. Apalagi ketika pejabat yang telah meraih gelar doktor tersebut mengetes mikropon. Beberapa pelantang suara diuji satu per satu dan dicari yang paling nyaman atau enak didengar. Setelah ditemukan, barulah benda tersebut dipakainya. 

Tentang Verifikasi Administrasi

Sebelum membicarakan tentang inti dari pembukaan rakor, yaitu: tentang sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat, Hasyim mengungkapkan verifikasi administrasi terlebih dahulu. 

"Kegandaan eksternal antara parpol di luar Senayan atau yang tidak dapat kursi DPR RI dengan parpol Senayan, maka harus dilakukan klarifikasi. Sebab, menurut putusan MK, parpol Senayan cukup dengan verifikasi administrasi, tidak perlu faktual. Sedangkan kalau kegandaan di antara parpol di luar Senayan, maka dilakukan verifikasi faktual," kata Hasyim. 

Beliau juga memberi semangat kepada jajarannya, terutama di KPU kabupaten/kota. "Verifikasi administrasi adalah tugas dan tanggung jawab KPU pusat yang dilimpahkan kepada KPU kabupaten/kota. Oleh karena itu, KPU kabupaten/kota tidak perlu ragu dalam menjalankan tugas tersebut."

Dari pengalaman Pemilu sebelumnya, hari H Pemilu adalah hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional. Hasyim memberikan alasannya, "Apabila Pemilu tidak diliburkan secara nasional, maka orang akan lebih memilih untuk masuk bekerja."

Beliau mencontohkan orang Bekasi, Tangerang, dan sekitar Jakarta yang bekerja di Jakarta. Jika tidak diliburkan, maka orang-orang tersebut akan tetap di Jakarta dan tidak pulang kampung untuk memilih dalam Pemilu. 

Kembali tentang verifikasi administrasi peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD, Hasyim memberikan analogi tentang pertandingan sepakbola. Beliau mengambil contoh pertandingan antara MU dan Arsenal. 

"Definisi menonton langsung adalah hadir langsung di stadion Old Trafford. Tapi, kita sebagai penonton juga bisa disebut menonton langsung jika lewat acara TV berupa siaran langsung."

Analogi sepakbola tersebut muncul terkait dengan metode video call yang dipakai dalam klarifikasi anggota partai politik dalam tahapan verifikasi administrasi beberapa waktu yang lalu. Metode tersebut sempat menjadi perbincangan antara KPU dan Bawaslu, padahal sama saja dengan menghadirkan langsung, begitu menurut Hasyim.

"Metode video call juga dipakai oleh Bawaslu dan DKPP dalam sidang-sidang mereka," kata Hasyim menambahkan.  

Sesuai Data

Menjelang sambutannya berakhir, Hasyim mewanti-wanti jajaran di bawahnya agar bekerja tidak asal-asalan. Semuanya harus berdasarkan data. Beliau meminta jajarannya untuk memantau data Pemilu yang lalu. Mana yang paling tinggi dan paling rendah partisipasinya di antara masing-masing jenis pemilihan? Daerah mana saja? Dari situ, bisa diambil tindakan selanjutnya.

Penekanan untuk memilih yang benar, juga ditekankan oleh Hasyim. Generasi milenial atau generasi Z juga disinggung oleh Hasyim. Kaitannya dengan hal ini, Ketua KPU RI yang juga menjabat Anggota KPU RI periode sebelumnya mengatakan, "Generasi milenial itu tertarik dengan Pemilu. Namun, mereka butuh pijakan dan panduan. Nah, KPU mesti menjadi pijakan dan panduan tersebut."

Generasi milenial disinggung atau dibahas karena menyangkut dengan metode dan media sosialisasi. "Tentunya, sosialisasi kepada orang yang berumur 70 tahun lebih dengan anak muda sangatlah berbeda," tambahnya. 

Selain itu, beliau juga mendorong KPU untuk bekerja sama dengan partai politik terkait dengan dua hal. Pertama adalah profil calon, kedua adalah isu-isu kampanye dalam Pemilu.

"Hal itu perlu disampaikan KPU kepada parpol. KPU harus bisa mewadahi antara pemilih dengan partai politik." Ujar Hasyim, sebelum membuka acara dengan lebih resmi lagi melalui pemukulan alat musik bernama kulintang, bersama para komisioner KPU RI yang lain. 

Sebagaimana kebiasaan acara-acara yang menghadirkan banyak satker KPU, baik itu KPU provinsi maupun KPU kabupaten/kota, maka diadakan sesi foto bersama. Para komisioner KPU RI berfoto dengan para peserta di depan panggung, sementara para fotografer mengambil gambar di atas panggung. [RKR]